Analisis Masalah dan Rekomendasi Dalam Pembiayaan Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta

Abstract

Laju pertumbuhan penduduk di kota Bandar Lampung periode 2002-2010 sebesar 1,61%, pada periode 2010-2015 meningkat menjadi 2,04%. Pemerintah mencanangkan sebuah program untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, yaitu program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan program kegiatan promotif dan preventif yang terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mengatasi tingginya angka kematian ibu. Pelayanan promotif dan preventif meliputi konseling dan penggunaan kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP) dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Dari data BKKBN Kota Bandar Lampung juga didapatkan data akseptor baru pemakai kontrasepsi jangka panjang untuk IUD tahun 2018 relatif masih sedikit. Salah satu rumah sakit fasilitas rujukan tingkat lanjut yang berada di Kecamatan Rajabasa yaitu Rumah Sakit Bhayangkara POLDA pada tahun 2018 dilaporkan hanya 7 orang per tahun akseptor baru untuk pemakaian IUD. Rendahnya penggunaan MKJP dapat disebabkan antara lain pembiayaan pelayanan MKJP yang mahal di era JKN. Permasalahan dalam pembiayaan KBPP di RS pemerintah dan RS swasta meliputi biaya konsultasi, pemasangan, biaya penunjang (USG, laboratorium) dan bahan habis pakai tidak ditanggung oleh BPJS. Sebagian akseptor membayar biaya KBPP secara mandiri. Rekomendasi yaitu mengajukan alat kontrasepsi ke BKKBN, jasa pemasangan kontrasepsi dapat diklaim ke BPJS (di luar paket INA CBG). Tenaga ahli yang belum mendapatkan pelatihan dapat disertakan pada pelatihan Contraceptive Technology Update (CTU).
Kata kunci: pembiayaan, Keluarga Berencana Pasca Persalinan, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang