Dinamika Epidemiologi Malaria dan Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Pesawaran dan Pesisir Barat (2024): Analisis Insidensi dan Implikasi Kebijakan Kesehatan
Khorina Fatin Bilqis, Shellya Puti Sudesty, Sri Octa Handayani
DOI:
https://doi.org/10.23960/jka.v13i1.pp101-108
Abstract View: 10
Abstract
Malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular berbasis vektor yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, termasuk di Provinsi Lampung. Kondisi geografis, lingkungan, kepadatan penduduk, dan akses pelayanan kesehatan memengaruhi dinamika epidemiologi kedua penyakit tersebut pada setiap wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika epidemiologi malaria dan DBD di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024 serta mengkaji implikasi kebijakan kesehatan berdasarkan pola insidensi penyakit. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi data sekunder. Data diperoleh dari publikasi kesehatan Provinsi Lampung tahun 2024 yang meliputi angka kasus malaria dan DBD per 1000 penduduk. Variabel penelitian terdiri atas insidensi malaria, insidensi DBD, risiko lingkungan penyakit, akses pelayanan kesehatan, dan prioritas kebijakan kesehatan daerah. Data dianalisis secara deskriptif melalui penyajian tabel dan interpretasi antarwilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki angka kasus malaria lebih tinggi yaitu sebesar 4,41 per 1000 penduduk dibandingkan Kabupaten Pesisir Barat sebesar 0,01 per 1000 penduduk. Sebaliknya, angka kasus DBD di Kabupaten Pesisir Barat lebih tinggi yaitu sebesar 174,62 per 1000 penduduk dibandingkan Kabupaten Pesawaran sebesar 101,74 per 1000 penduduk. Perbedaan pola epidemiologi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik lingkungan, curah hujan, kepadatan penduduk, dan akses pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik epidemiologi masing-masing wilayah melalui penguatan surveilans penyakit, pengendalian vektor, edukasi masyarakat, dan peningkatan akses pelayanan kesehatan guna menurunkan risiko penularan malaria dan DBD.




